Minggu, 15 Maret 2009

Pendekatan pengendalian manajemen

Pendekatan pengendalian manajemen

Di akhir tahun 1980an Goold and Campbell (1987) menghasilkan sebuah terobosan di dalam kemampuan manajemen untuk menghasilkan suatu nilai tambah. Berdasarkan Goold et al. (1994) kemampuan untuk menghasilkan nilai tamnah bagi pengendalian manajemen ini dikelompokkan dalam jenis yang berbeda-beda sehingga dinamakan dengan parenting style atau gaya parenting, di mana parenting berarti mekanisme dimana holding company dapat menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya guna mengoptimalkan efektivitas unit bisnis. Biasanya gaya parenting ini dibangun berdasarkan kesesuaian visi, analisis SWOT, analisis kematangan portfolio, dan juga kepemilikan saham dalam unit bisnis. 

Dalam gaya parenting ini, perencanaan strategis perusahaan dan kegiatan berkesinambungan sangat diutamakan. Di sisi lain sistem pengendalian manajemen perusahaan dilakukan secara trperinci. Namun dalam hal ini, apa yang menjadi kebutuhan manajemen, terkait dengan sistem pengendalian tersebut, kemungkinan akan berbeda jika dilakukan pada industri tingkat bisnis dibanding dengan tingkat korporat. Dalam hal ini syarat yang dibutuhkan untuk menghasilkan perencanaan dalam koordinasi manajemen secara terus-menerus menjadi lebih sulit pada kelompok korporat secara keseluruhan terkait dengan batasan untuk mengubah gaya parenting. 

Untuk mengetahui seluk beluk tentang gaya parenting dan hubungannya dengan sistem pengendalian manajemen serta penggunaannya dalam menghasilkan nilai tambah maka berdasarkan hasil pengamatan pada kelompok korporatdi Swedia bahwa keberhasilan dari gaya parenting terletak pada karakteristik dalam prinsip keseimbangan manajemen perusahaan, antara sistem pengendalian dengan kebutuhan pada unit bisnis pada kondisi tertentu terkait sistem pengendalian.

Pertumbuhan dari total tingkat pengembalian saham para pemegang saham selama dekade terakhir telah menghasilkan terobosan baru bagaimana perusahaan membuat nilai tambah untuk para pemegang saham. Dalam hal ini terdapat dua konsep yang mendapat perhatian lebih banyak, yaitu strategi perusahaan dan potensial sinergi. Goold and Campbell (1987a, 1998) terkait dengan dua konsep tersebut mengemukakan tentang pentingnya hubungan antara aktivitas perusahaan tingkat unit bisnis dengan kemampuan manajemen perusahaan untuk membuat nilai tambah dengan mendesain sistem perencanaan yang sesuai dan berkesinambungan yang hal ini untuk menunjukkan seberapa penting konsep tersebut terkait dengan pengendalian manajemen.

Berdasarkan pengaruh perencanaan dan pengendalian, parenting style ini dapat dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu strategic planning style, strategic control style, serta financial control style. Dalam strategic planning style, sebuah holding company terlibat secara mendalam dalam penyusunan rencana serta memberikan kejelasan arah pada saat penyusunan strategi bagi unit bisnisnya. 

Dalam strategic control style, pemegang saham perusahaan mendesentralisasikan tanggung jawab membangun perencanaan dan strategi kepada masing-masing unit bisnis, namun menjalankan proses pengendalian yang ketat yang menekankan pada profitabilitas jangka pendek. 

Sementara itu, dalam financial control style, perencanaan didesentralisasi, pemegang saham perusahaan berfokus pada dukungan manajemen perusahaan dan pengendalian finansial. Setiap unit bisnis merupakan entitas yang berdiri sendiri dengan tingkat otonomi yang cukup serta tanggung jawab yang penuh untuk merumuskan strategi dan rencana mereka sendiri. Fase berikutnya adalah pengendalian kinerja. Perlu disusun sistem pengendalian manajemen (management control sistem), yaitu sebuah sistem manajemen perusahaan terintegrasi yang digunakan dalam aktivitas perencanaan dan sesudahnya bagi aktivitas pengukuran, pengendalian, pemantauan, dan auditing


Jumat, 06 Maret 2009

Pokok-pokok Penatausahaan Keuangan Daerah

Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebut bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementrian Negara/lembaga Penerimaan Negara. Kewenangan yang bersifat khusus meliputikeputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, keputusan siding cabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, penghapusan asset dan piutang Negara dan di pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan pula mengenai penetapan dan pedoman APBD yaitu, penetapan dan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencangkup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Perbedaan siklus pelaksanaan APBD dan penatausahaan antara Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 dengan Permendagri nomor 13 tahun 2007



Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

penetapan para pengelola keuangan daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaannya kepala daerah melimpahakan sebagian wewenang kepada sekretaris daerah untuk bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, menyiapakan pedoman pelaksanaan APBD, dan memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD


Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 bulan berikutnya.


Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewjibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakn sebagaian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu. Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Penatausahaan atas penerimaan pada bendahara penerimaan pembantu menggunakan buku kas umum dan buku kas penerimaan harian pembantu. Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan bendahara penerimaan wajib melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban tersebut.


Bendahara

Kepala daerah atas usul PKD menetapkan bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharan dalam rangka melaksanakan anggaran belanja belanja pada SKPD. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan , dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang tugasnya adalah ditunjuk untuk menerima, kemudian menyimpan, menyetorkan, menatausahakan , dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Penatausahaan Pengeluaran

Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD. Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. SPD disiapkan oleh kuasa BUD ntuk ditandatangani oleh PPKD. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Berdasarkan dSPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untukmengajukan permintaan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran SPP


Bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD dan secara administratif bertanggung jawab kepada pengguna anggaran


Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPKD

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan,pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.


Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional dilaksankan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.


Penyusutan merupakan penyesuain nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain: metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi. Penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedurakuntansi aset berupa bukti memorial dilampir dengan: berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima barang, dan berita acara penyelesaian pekerjaan.


Penatausahaan Penerimaan

Penerimaan daerah dianggap sah jika penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dilakukan


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksa Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Pejabat pengguna anggran/ kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegitan menunjuk pejabatpada SKPD selaku PPTK.

Pengguna Anggaran/Barang

Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah(SKPD) yang dipimpinnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang