Pokok-pokok Penatausahaan Keuangan Daerah

Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebut bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementrian Negara/lembaga Penerimaan Negara. Kewenangan yang bersifat khusus meliputikeputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, keputusan siding cabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, penghapusan asset dan piutang Negara dan di pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan pula mengenai penetapan dan pedoman APBD yaitu, penetapan dan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencangkup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Perbedaan siklus pelaksanaan APBD dan penatausahaan antara Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 dengan Permendagri nomor 13 tahun 2007

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

penetapan para pengelola keuangan daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaannya kepala daerah melimpahakan sebagian wewenang kepada sekretaris daerah untuk bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, menyiapakan pedoman pelaksanaan APBD, dan memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD

Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 bulan berikutnya.

Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewjibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakn sebagaian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu. Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Penatausahaan atas penerimaan pada bendahara penerimaan pembantu menggunakan buku kas umum dan buku kas penerimaan harian pembantu. Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan bendahara penerimaan wajib melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban tersebut.

Bendahara

Kepala daerah atas usul PKD menetapkan bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharan dalam rangka melaksanakan anggaran belanja belanja pada SKPD. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan , dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang tugasnya adalah ditunjuk untuk menerima, kemudian menyimpan, menyetorkan, menatausahakan , dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Penatausahaan Pengeluaran

Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD. Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. SPD disiapkan oleh kuasa BUD ntuk ditandatangani oleh PPKD. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Berdasarkan dSPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untukmengajukan permintaan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran SPP

Bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD dan secara administratif bertanggung jawab kepada pengguna anggaran

Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPKD

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan,pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional dilaksankan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Penyusutan merupakan penyesuain nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain: metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi. Penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedurakuntansi aset berupa bukti memorial dilampir dengan: berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima barang, dan berita acara penyelesaian pekerjaan.

Penatausahaan Penerimaan

Penerimaan daerah dianggap sah jika penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dilakukan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksa Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Pejabat pengguna anggran/ kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegitan menunjuk pejabatpada SKPD selaku PPTK.

Pengguna Anggaran/Barang

Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah(SKPD) yang dipimpinnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang

Read More

18 MODUS KORUPSI DI DAERAH

1. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk “membujuk” Kepala Daerah/Pejabat Daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan meninggikan harga/nilai kontrak dan pengusaha/rekanan memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah.
2. Pengusaha mempengaruhi Kepala Daerah/Pejabat Daerah untuk menginventarisasi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang/jasa dinaikkan (mark up) kemudian selisihnya dibagi-bagi.
3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah kepada merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark up harga atau nilai kontrak.
4. Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannyan untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukkannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif.
5. Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi Kepala Daerah/Pejabat Daerah yang bersangkutan atau kelompok tertentu, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti fiktif.
6. Kepala Daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.
7. Pengusaha, Pejabat Eksekutif dan Pejabat Legislatif Daerah bersepakat melaku-
Kan tukar guling (ruislag) atas aset Pemda dan melakukan mark down atas aset
Pemda serta mark up atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan.
8. Para Kepala Daerah meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang
Tender sebelum melaksanakan proyek.
9. Kepala Daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan
Akan dberikan proyek pengadaan.
10. Kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi
Pribadi (buka pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mempermudah pencarian dana tanpa melalui prosedur.
11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang
Ditempatkan di bank.
12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada pengusa
Ha yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
13. Kepala Daerah menerima uang/barang yang berhubung dengan proses perizinan
Yang dikeluarkan.
14. Kepala daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga
yang murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di mark up.
15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya
dengan menggunakan anggaran daerah.
16. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada
Anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK.
17. Kepala daerah memb erikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan
DPRD.
18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran
Daerah.


SUMBER KPK

Read More

AUDIT INVESTIGASI

Transparasi Internasional menggolongkan Indonesia sebagai salah satu diantara beberapa Negara terkorup , tetapi upaya Pemeritah untuk memerangi korupsi terkesan belum maksimasl bahkan ketika mendefinisikan arti korupsi saja sudah banyak wacana yang berkembang , yang ujung ujungnya menjadi tidak jelas bagaimana suatu perbuatan dimasukkan ke dalam terminologi . kalau sudah seperti ini seringkali kata korupsi menjadi sekadar konsumsi lisan daripada tindakan konkrit untuk mengabisinya.
Mengutip ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Th 1971 dan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 ada 4 (empat) unsur delik di dalam tindak pidana korupsi yaitu ; (1) barang siapa, (2) adanya suatu perbuatan melawan hukum, (3) memperkaya diri sendiri atau orang lain ,atau korporasi, badan, dan (4) dapat merugikan perekonomian Negara, ke empat delik tersebut harus dapat dibuktikan di pengadilan jika akan menuntut tindak pidana korupsi.
Berkaitan dengan hal tersebut untuk membuktikan harus dilakukan audit investigasi dimana dalam audit tersebut terdapat 2 (dua) unsur delik yang harus dapat dibuktikan,
Yaitu ;
Adanya suatu perbuatan melawan hukum dan dapat merugikan perekonomian negara, unsur ini harus dapat diketahui pada saat audit investigasi dilakukan sebelum polisi atau jaksa menetahui adanya penyelewengan atau alah urus keuangan negara.
Pembuktian adanya kerugian keuangan negara maupun kerugian yang mungkin
dalam dalam bentuk lebih luas menysngkut perekonomian negara. Kerugain tidak
perluharus sudah terjadi, berpotensi rugi saja sudah memenuhi syarat.
Meskipun suatu perkara tindak pidana korupsi sudah dilakukan penyelidikan melalui audit oleh polisi atau jaksa, namun hasilnya harus diaudit ulang dalam bentuk audit investigasi oleh auditor ( BPK maupun BPKP). Hasil audit oleh polisi atau jaksa belum akan dakui sebagai alat bukti di pengadilan karena dianggap tidak profesional, sehingga
diperlukan audit oleh auditor profesional. Bisa jadi menurut penyidik terjadi kerugian negara, tapi menurut auditor tidak, ini terjadi karena perbedaan persepsi karena penyidik
mendasarkan atas kerangka disiplin ilmu hukum sedang auditor bekerja berdasarkan ilmu auditing.
Contoh sederhana terjadi perbedaan persepsi misalnya dalam disiplin anggaran terjadi penggunaan anggaran untuk perbaikan mobil digunakan untuk membayar perbaikan kantor atau untuk membayar rekening telpon/listrik menurut ilmu audit itu satu bentuk kesalahan sedang menerut ilmu hukum sepanjang tidak terjadi kerugian negara tidak menjadi masalah.



Di Indonesia corruption by need dibagi menjadi 2(dua), yaitu corruption by personal need dan corruption by politicalo need contoh menjelang pemilihan umum biasanya banyak BUMN maupun BUMD diganggu oleh partai-partai peserta pemilu.
Didalam audit yang dilakukan oleh auditor dapat diketahui adanya suatu sistim yang keliru, sehingga sistim tersebut bukan saja dapat merupakan penyebab korupsi, namun juga dapat menfasilitas timbulnya korupsi. Dalam hasil audit auditor sebetulnya dapat menyampaikan agar sistim yang dapat menimbulkan korup tersebut dapat diubah, sehingga ditingkat kebijakan segera dapat dirubah.
Dalam akhir tulisan ini dapat saya sampaikan bahwa sebetulnya dalam audit investigasi peran auditor dalam penanganan tindak pidana korupsi dan dalam masalah kebijakan-kebijakan yang menympang, auditor dapat melakukan perbaikanp-perbaikan.





Penulis, 20 Agustus 2008


A.A. Edi Susilo

Read More